Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, PT Hutama Karya, PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan Badan Bank Tanah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung pemberian suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya sebesar Rp1 triliun. Terlebih, adanya PMN ini diperuntukan untuk penyelesaian pembangunan tol Sumatera terutama tol Palembang-Betung. Ia juga mendukung adanya pengembangan bisnis bagi PT Hutama Karya selaku BUMN yang mendapat banyak mandat proyek dari Pemerintah.

“Alokasi (PMN) satu triliun ini menurut saya sudah tepat, tinggal bagaimana ini segera diwujudkan. Karena kalau tidak, Palembang-Betung ini akan terkatung-katung terus pekerjaan dan pengerjaannya. Karena  pengalihan dari Waskita Karya ini ada beberapa kendala untuk soft landing di lapangannya,” ujarnya di dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, PT Hutama Karya, PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan Badan Bank Tanah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Adanya PMN bagi PT Hutama Karya ini dijelaskan oleh Budi Hartono selaku Direktur Utama, di antaranya untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas PT Hutama Karya dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang sebelumnya diberikan kepada PT Waskita Karya. Kemudian, melanjutkan pengusahaan ruas jalan tol Palembang-Betung dan meningkatkan konektivitas backbone JTTS dari Bakauheni hingga Jambi.

“Ini (Pembangunan ruas tol) harus diselesaikan segera, maka saya memberikan dukungan untuk ini supaya bisa segera diwujudkan. Apalagi ini mengenai porsi ekuitas pemerintah di sana. Sehingga Palembang-Betung ini bisa benar-benar Pemerintah dedicated memilikinya,” jelas Politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu.

Selain itu, Misbakhun sapaan akrabnya, juga menyinggung mengenai kompensasi bagi PT Hutama Karya. Mengingat, PT Hutama Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat mandat banyak proyek besar selama ini. Sehingga penting untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya.

“Nah bagaimana dengan business future-nya Hutama Karya ini? Apalagi kalau kita lihat dengan Tol Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh, pengembangan bisnis berikutnya bisnis kawasan, Pak. Bisnis seperti ini kan yang harus dikembangkan, lah apa yang bisa dikerjakan oleh bisnis BUMN yang selama ini didedikasikan Pemerintah dalam menjalankan tugas untuk itu. Tentunya mereka harus diberikan prioritas untuk bisa menjadi BUMN yang mengembangkan kawasan itu,” pungkasnya. (gal/rdn)